Akhirnya Soeharto Is Dead!: Bila Farid Gaban Bicara

MINGGU kemarin, 27 Januari 2008, saya tengah menyaksikan acara Sigi 30 Menit mengenai Ahmadiyah di salah satu stasiun tv. Selama acara tersebut, saya membaca pada running text-nya bahwa mantan presiden RI ke-2 Soeharto dalam kondisi sangat kritis. Karena jeda iklan, saya melanjutkan pekerjaan saya sebelumnya. Tiba-tiba istri saya berkata, “Yah, Soeharto meninggal…!”

Saya melihat tayangan langsung tentang berita kematian Soeharto. Sialan! Rupanya hampir seluruh stasiun berita menayangkan berita-berita positif. Oh, ternyata teve-teve tersebut memang satu grup media. Dan media itu kepemilikan sahamnya sebagian besar dipegang oleh orang-orang di Partai Beringin.

Komentar yang diberikan oleh orang yang diwawancara hampir seragam: banyak jasanya, zaman beliau harga sembako murah-murah, sekolah murah, bla-bla-bla.

Saya tidak melihat ada komentar tentang bagaimana Soeharto memperlakukan aktivis-aktivis Muslim, kelompok yang kekiri-kirian, dan sebagainya, bagaimana penduduk di luar Jawa seperti Aceh, Papua, Timor Timur, memandang Soeharto. Ah, rupanyanya bangsa ini sangat pemaaf sampai-sampai logika hukum diterjang!

Sebaiknya rakyat Indonesia membaca alasan-alasan mengapa Soeharto tak layak diberi maaf seperti dalam tulisan Farid Gaban berikut.

Amnesia….. mudah lupa… atau tidak merenung dan mengkaji lebih teliti.

Ketika membicarakan jasa Soeharto, banyak pengamat dan media, termasuk
Media Indonesia, selalu menyebut sukses ekonomi, pembangunan dan
“kenyamanan hidup” sebagai tonggak-tonggak terpentingnya.

—AWAL KUTIPAN EDITORIAL MEDIA INDONESIA—
> Jawabnya, semakin banyak rakyat yang kembali menyuarakan bahwa
lebih mudah hidup di masa Pak Harto. Itulah penilaian yang berangkat
dari mahalnya harga beras, seringnya antre minyak tanah, langkanya
minyak goreng, meroketnya harga kedelai, dan hingga untuk makan tempe
pun rakyat mengalami kesulitan.
>
> Dengan jujur harus dikatakan masa Orde Baru merupakan masa
stabilitas politik yang terlama dengan pertumbuhan ekonomi sangat
mengesankan, yaitu rata-rata 7%. Itulah masa puskesmas dibangun, SD
inpres didirikan, dan bahkan itulah era Republik Indonesia menjadi
pemimpin kawasan Asia Tenggara yang disegani dan dihormati.
—AKHIR KUTIPAN—

Saya kira ada yang dilupakan di sini oleh redaktur Media Indonesia.

Memang benar Pemerintahan Soeharto telah membangun banyak sekolah,
pasar dan puskesmas. Namun, pada saat yang sama pemerintahan ini juga
menghamburkan uang hasil penjualan minyak pada era 1970-1980-an, dan
menumpuk hutang luar negeri dalam jumlah besar, yang dampaknya bisa
kita rasakan sampai sekarang.

Dengan uang minyak dan utang segunung, siapa saja (tak mesti Soeharto)
bisa membangun banyak sekolah, pasar dan puskesmas. Pemerintahan yang
tak sekorup seperti rezim itu bahkan sebenarnya tidak hanya bisa
membangun lebih banyak lagi fasilitas sosial dan ekonomi, melainkan
juga membangun kualitas sosial-ekonomi masyarakatnya- -fondasi
ekonomi-sosial yang lebih berkelanjutan. Artinya, jasa Soeharto di
sini, jika ada, terlalu kecil dibanding kerusakannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era itu yang mencapai angka
gemilang 7% sering disebut-sebut pula oleh lembaga pengutang dunia,
terutama oleh World Bank, sebagai “The Asian Miracle”–salah satu
keajaiban Asia. Tapi, ini terbukti keropos. Bahkan World Bank sendiri
belakangan mengakui pepujian itu prematur.

Jika Indonesia demikian hebat, kenapa negeri ini bisa menderita dampak
terparah dari Krisis Asia 1997? Kenapa dia sulit bangun, sementara
banyak negeri seperti Thailand dan Korea Selatan mudah bangkit dari
krisis?

World Bank juga belakangan menulis dalam laporannya, bahwa rezim Orde
Baru telah mengkorup sekitar 30% dari utang yang mereka kucurkan ke
Indonesia. Kini rakyat Indonesialah yang harus menanggung totalitasnya.

Koreksi dari World Bank itu datang sudah terlambat (setelah krisis
1997). Dulu, Pemerintahan Soeharto adalah anak emas lembaga keuangan
itu dan World Bank menyimpan kritik karena memiliki kepentingannya
sendiri.

World Bank royal memanjakan Indonesia dengan utang, karena setidaknya
dua alasan. Pertama, mereka berharap memperoleh bunga bank (pemerintah
Indonesia sangat setia membayar bunga utang seraya tak peduli
kemiskinan rakyatnya) dan menghidupi pejabat bank itu dengan gaya
hidupnya yang mewah. Kedua, Rezim Soeharto dipandang aset dalam
memerangi komunisme–Bank Dunia yang pada dasarnya mewakili
kepentingan negeri kapitalis Barat membantu dan memanjakan rezim ini
bahkan meski tahu ini rezim yang korup dan brutal.

Liberalisasi perbankan pada era Soeharto (1988), yang didukung oleh
World Bank dan IMF, telah berakibat fatal. Banyak bank bermunculan
dimiliki oleh para kroni dan kerabat Cendana. Mereka menarik dana
masyarakat dan menginvestasikannya pada banyak bisnis spekulatif,
padat modal dan inefisien. Ketika krisis mendera pada 1997, banyak
bisnis dan bank itu bangkrut. IMF menganjurkan resep yang belakangan
terbukti salah seperti mereka akui dalam laporan pasca-1997.

Anjuran IMF tertera dalam Letter of Intent (LOI) yang diteken oleh
Soeharto, yang pada dasarnya merupakan bentuk “penyerahan total negeri
ini”. Pada ketika itulah, Soeharto sebenarnya telah menjadi jenderal
yang kalah perang, justru bukan di medan pertempuran melainkan di
medan ekonomi, yang belum lama sebelumnya dia dielu-elukan sebagai
kampiun.

Krisis 1997 membuat utang rakyar Indonesia melonjak drastis 100%
akibat kesediaan pemerintah untuk menyuntik dana BLBI, membeli
bank-bank yang bangkrut, menjamin nasabah bank yang dilikuidasi dan
membayar bunga obligasi rekap sampai sekarang yang jumlahnya bisa
mencapai ratusan triliun rupiah (30-40% anggaran negara).

Jika kondisi ekonomi kebanyakan rakyat kecil sekarang ini bertambah
sulit, pertama-tama ini jelas bukan kesalahan Habibie, Abdurrahman
Wahid, Megawati dan Yudhoyono. Kesalahan sudah terjadi jauh ketika
Soeharto masih berjaya, dan terutama pada akhir rezimnya. Kesalahan
para presiden era reformasi adalah karena mereka pada dasarnya
meneruskan kekeliruan lama, dan tidak membuat arah ekonomi baru yang
fundamental.

Soeharto juga sering disebut secara keliru peduli pada pertanian dan
nasib petani. Meski ada swasembada pangan, nasib petani justru
memburuk zaman Soeharto. Pendapatan mereka ditekan untuk memberi
kesempatan tumbuhnya industrialisasi. Petani tetap miskin dan makin
miskin, dengan luas lahan makin kecil karena tiadanya program
land-reform yang menyeluruh (ide land-reform sering dipandang keliru
sebagai ide kekiri-kirian/ komunis).

Di banyak negeri, pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi. Tapi,
di Indonesia menjadi simbol keroposnya bangunan ekonomi secara
keseluruhan.

Jika pertanian Indonesia sangat hebat pada era Soeharto, kenapa
fondasi pertanian itu ikut roboh bersama robohnya Soeharto? Tidakkah
ini berarti pembangunan pertanian kala itu juga bersifat semu serta
keropos?

Involusi pertanian sudah terjadi pada era Soeharto. Kesalahan
Yudhoyono adalah berjanji melakukan “revitalisasi” tapi hanya
lip-service belaka.

Zaman Soeharto lebih bagus? Well…. renungkan kembali baek-baek.

fgaban

(Source: milis islam alternatif)

1 Komentar

  1. Adam Djumadin said,

    Januari 4, 2010 pada 2:29 pm

    Ngeri banget bang, skrg saya jd lebih faham. trima kasih sdh buat tulisan ini Bang.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: